Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Biro Hukum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian.

Fungsi

01.
Pelaksanaan penyiapan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
02.
Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
03.
Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum lainnya;
04.
Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
05.
Pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian.
06.
Pelaksanaan advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian.
07.
Koordinasi penyusunan nota kesepahaman dalam negeri.
08.
Fasilitasi penyusunan dokumen perjanjian kerja sama dalam negeri.
09.
Fasilitasi penyusunan dokumen perjanjian internasional bidang pendidikan.
09.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum.
09.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.